Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom, SE, MM,Buka Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Rabu 24 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat BP4DLitbang Fakfak.

Hadir dalam Rapat koordinasi ini Latif suaery Ass 3 Bidang Pemerintahan Papua Barat,Kepala BP4DLitbang, Kadis PUPR,Kadis Kesehatan, Kadis Koperasi,Kadis BP2KB,serta perwakilan OPD lainnya

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh sejumlah Pimpinan OPD ini dalam rangka Penyusunan Dokumen Evaluasi Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Fakfak

Dalam arahannya wakil bupati menyampaikan bahwa agenda yang sdh kita sepakati ini akan kita teruskan pada musrembang tingkat propinsi setelah itu selaku pimpinan daerah dan pimpinan OPD harus duduk bersama guna menyatukan pikiran dan tujuan bersama sehingga bisa sejalan dengan visi dan misi pemerintah Daerah.

Hal ini berkaitan dengan program strategi nasional yang dimana kita di hadapkan dengan Pembangunan SDM yaitu terkait stunting dan angka kemiskinan ekstrim.Dimana kedua program tersebut berkaitan dengan program pemerintah pusat.

oleh sebab Tugas dan fungsi serta peran OPD
Bisa sepaham dan berkaitan secara lintas sektor dalam menjawab tantangan pembangunan manusia

Berkaitan dengan rapat koordinasi ini Ibu Yohana menekankan “ Pelayanan serta pembangunan SDM dikabupaten fakfak harus dilaksanakan secara menyeluruh di 17 distrik bukan hanya sebagian distrik,saudara-saudara kita yang berada pada distrik-distrik yang jauh juga harus tetap mendapat pelayanan sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas angka Stunting dikabupaten Fakfak “ujar Beliau.

“Angka Stunting dipastikan akan meningkat ketika terjadi kemiskinan ekstrim oleh sebab itu penting sekali kita mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat kita baik sandang, pangan dan papan,Kalo hal-hal ini sdh terpenuhi maka angka kemiskinan akan turun dan selanjutnya angka Stunting pun bisa kita tekan”tegas Wakil Bupati.

Selanjutnya Wakil Bupati berharap agar kedepan data terkait kemiskinan ekstrem dan angka Stunting segera dirampungkan sehingga pemerintah bisa mendapatkan data yang valid.
(PROKOPIM SETDA)