FAKFAK, fakfakkab.go.id – Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Sosial terus meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program-program yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan Program Presiden Joko Widodo, yang disandingkan dengan program Bupati Mohammad Uswanas.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak melalui Pelaksana Harian (Plh) Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial La Amir mengatakan, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) sebagai upaya percepatan penanggualangan kemiskinan.
“Kalau kita di Papua dan Papua Barat yang logisnya disebut dengan keluarga kurang mampu,”kata La Amir ditemui diruang kerjanya, Senin (17/6/2019) lalu.
Menurut dia, PKH ini megacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2017 tentang program keluarga harapan.
“Pada pasal 2 peraturan tersebut diantaranya menjelaskan bahwa, PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,”ujarnya.
Sementara, kriteria komponen kesehatan meliputi, ibu hamil/menyusui, dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan enam tahun. Sedangkan kata dia, kriteria komponen pendidikan yaitu, anak Sekolah Dasar/Madrasa Ibtidaiyah atau sederajat.
“Anak sekolah menengah/madrasah tsanawiyah atau sederajat, dan anak usai 6 tahun sampai dengan 21 tahun belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, nah itu kriterianya,”kata La Amir.
Dikatakannya, untuk Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat PKH ini telah dilakukan uji coba tahun 2016 lalu untuk beberapa Distrik diantaranya Distrik Fakfak, dan Distrik Fakfak Tengah.
“Namun sampai sekarang sudah tersebar di 17 Distrik dilwilayah Kabupaten Fakfak dan tahun 2019 ini sudah masuk tahun ketiga, dimana jumlah PKH sekitar 4.817 kepala keluarga,”pungkasnya. [monces]
