Fakfakkab.go.id— Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., menekankan pentingnya tujuh prioritas strategis pembangunan daerah sebagai landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 yang diselenggarakan di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (14/5/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Mandacan menjelaskan bahwa ketujuh prioritas dimaksud telah diselaraskan secara sistematis dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Harmonisasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan di Provinsi Papua Barat sejalan dengan arah kebijakan nasional serta mampu menjawab kebutuhan objektif masyarakat di tingkat lokal.
“Tujuh prioritas ini harus menjadi orientasi utama dalam kebijakan pembangunan Papua Barat ke depan, agar benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat dan senafas dengan visi pembangunan nasional,” ujar Gubernur.
Adapun tujuh prioritas pembangunan yang menjadi fokus utama dalam RKPD Tahun 2026 meliputi:
-
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, guna menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
-
Penguatan struktur ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berbasis potensi lokal, dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
-
Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan, melalui pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang.
-
Penguatan integritas sosial-budaya dan stabilitas keamanan daerah, sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis.
-
Percepatan transformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis digital, guna mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
-
Optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus), untuk mendorong pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan menjamin pemerataan pembangunan antarwilayah.
-
Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, guna memperluas jangkauan pelayanan publik dan mendorong integrasi ekonomi wilayah.
Gubernur Mandacan juga menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan forum deliberatif yang strategis untuk menyinergikan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Musrenbang tidak boleh hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi harus berfungsi sebagai wadah substantif untuk merumuskan arah pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menerapkan pendekatan perencanaan yang sinkron, terukur, partisipatif, efektif, dan efisien. Hal ini bertujuan agar setiap program pembangunan yang dirancang dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua Barat.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Kepala daerah, termasuk Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya harmonisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Dalam pernyataannya, Bupati Fakfak menekankan pentingnya menjabarkan tujuh prioritas pembangunan ke dalam program-program konkret yang berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Barat yang sejahtera, berdaya saing, dan inklusif.
