JAKARTA, fakfakkab.go.id – Di tengah pandemik Covid-19, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tetap digelar. Namun, kali ini Musrenbangnas digelar secara virtual alias dilakukan secara online lewat video conference.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D, menjadi salah satu menteri yang memberikan arahan, dari tiga menteri yang juga memberi arahan di acara yang sama. Mendagri, memberi arahan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musrenbangnas yang dilakukan secara virtual.

Menurut  Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Musrenbangnas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam UU itu disebutkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas akan Menyelenggarakan Musrenbangnas 2020.

Musrenbangnas 2020 bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan penajaman program atau kegiatan prioritas nasional dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun tema RKP 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi
dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan lndustri, Pariwisata, danlnvestasi, serta Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”.

“Rangkaian pelaksanaan Musrenbangnas ditandai dengan Pembukaan Musrenbangnas yang dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden pada tanggal 30 April 2020, “kata Suharso dalam keterangan tertulisnya.

Setelah Presiden Jokowi membuka Musrenbangnas dan memberi arahannya, lanjut Suharso, ada tiga menteri dan seorang Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang akan memberikan paparan.

Tiga menteri yang memberi paparan adalah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Mendagri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sementara Kepala LPNK yang memberikan paparan di Musrenbangnas adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Suharso menambahkan, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan paparannya tentang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam MendukungPrioritas Nasional Tahun 2021″, selama enam menit. Seperti diketahui dalam paparannya, Menteri Tito menjelaskan sekilas tentang visi misi Presiden Jokowi.

Kata dia, ada lima visi misi yang menjadi fokus pembangunan Indonesia dalam 5 tahun kedepan. Lima visi itu mulai dari pembangunan sumber daya manusia, dimana fokusnya  pada pendidikan dan kesehatan.

Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur, melaksnakan perbaikan regulasi dan penyederhanaan regulasi, terutama yang berkaitan dengan masalah membuka iklim investasi. Berikutnya, mentrasformasi ekonomi dari yang berbasis sumber daya alam ke manufaktur dan jasa modern.

Tapi, kata Mendagri, semua program-program yang direncanakan dan dipecah dalam rencana kerja pemerintah tahunan dan kemudian menjadi patokan bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah per tahun terkendala karena adanya wabah Covid-19.

”Semua itu berubah atau terkendala dengan adanya fenomena dunia yang tidak diprediksi sebelumnya yakni  krisis yang dipicu oleh Covid-19,” ujarnya.

Menurut Mendagri,  pandemik Covid-19 merupakan krisis kesehatan yang berimbas kepada banyak sektor, mulai dari sektor keuangan finansial,  ekonomi, bahkan sosial.

“Kita melihat bahwa pandemik Covid-19 ini adalah pandemik terluas dalam sejarah umat manusia, 213 negara per hari ini sudah terpapar, belum pernah ada pandemik yang merambah sampai 213 negara, hampir semua negara di dunia,” katanya.

Dampaknya juga lanjut Tito, dirasakan oleh Indonesia. Tidak terkecuali oleh daerah-daerah di Tanah Air. Bahkan, daerah mengalami dua pukulan sekaligus karena adanya pandemik Covid-19 ini. Pukulan pertama  di bidang keuangan dimana transfer pusat akan berkurang karena pendapatan pusat juga berkurang karena mandeknya berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata dan lainnya. Pukulan kedua, pendapatan asli daerah juga akan berkurang.

”Saya melihat bahwa kita ahrus mengambil langkah di yengah ketidakpastian. Membuat perencanaan di tengah suasana yang tidak pasti. Kita berharap tentunya krisis Covid-19 ini segera berakhir,” ujarnya.

Mendagri  juga kembali mengingatkan tentang pentingnya disiplin menerapkan physical distancing dan menjaga kesehatan serta kebersihan. Menurutnya, setiap orang wajib pakai masker,  jaga jarak, rajin cuci tangan pakai sabun atau menyemprot desinfektan serta sangat penting untuk menjaga agar jangan sampai ada kerumunan sosial. Dengan begitu,mata rantai penyebaran virus bisa diputus.

“Karena harus melakukan perencanaan di tengah ketidakpastian, sekali lagi meskipun kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar krisis ini bisa berkahir di tahun ini juga, namun  kita harus juga siapkan juga dua skenario jika ini berlanjut, “ujarnya.

Opsi kesatu atau skenario pertama, kata Tito, jika Covid-19 ini masih berlanjut maka fokus tetap pada penanganan Covid-19,  mulai dari mencegah penyebarannya, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas dan sistem  kesehatan,  ketahanan pangan, pengembangan industri alat kesehatan dan juga mendukung jaring pengaman sosial lewat bantuan-bantuan sosial kepada warga yang sulit. Dan juga menjaga agar dunia usaha tetap bisa hidup. Ekonomi tetap berjalan meskipun lamban dibandingkan sebelumnya. Intinya ekonomi jangan sampai mati sema sekali. ” Itu prioritas kita nomor satu,” kata Tito.

Prioritas  nomor dua atau opsi kedua, kata dia, jika Covid-19 ini masih tetap berlangsung sampai tahun 2021. Maka yang harus diprioritaskan adalah  program-program yang mendesak.  Mendesak bagi skala nasional. Strategis sifatnya dan kemudian program yang mendesak untuk tingkat  kewilayahan atau daerah itu sendiri yang tidak bisa ditunda.

” Itulah saya kira dua program penting bila skenarionya adalah Covid-19 di tahun 2021 masih berlanjut. Mudah-mudahan Tuhan baik dengan kita dan saya yakin Tuhan baik. Tahun 2020 selesai kriss ini maka di tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Kemudian yang kedua, kata Tito,  tetap melanjutkan visi misi Presiden Jokowi. Fokus  kembali pada pembanguan SDM, kesehatan dan pendidikan. Fokus juga untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, jalan, bandara, dermaga, terminal dan lain-lain untuk konektivitas. Lalu mempercepat laju pembangunan.  Memotong regulasi-regulasi yang tidak penting yang kemudian disederhanakan.

“Kemudian kita mulai juga berpikir agar sumber daya alam kita memiliki “value added” nilai tambah dengan membuka sektor manufaktur dan juga kemajuan teknologi informasi, mengembangkan jasa modern, star up- star up yang jadi unicorn, dan lain-lain, dunia baru lapangan kerja yang perlu untuk diraih oleh pemuda-pemuda Indonesia. Saya kira itu yang bapak ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan dapat memberikan masukan dalam rangka menyusun perencanaan di daerah masing-masing di tahun 2021 dan disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan atau rencana kerja pemerintah di tahun 2021 di tingkat pusat” pungkas Tito.

Wagub Papua Barat Pimpin Musrenbang Tingkat Provinsi Via Vidcon

Sehari sebelumnya, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Mohamad Lakotani, S.H, M.Si memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papuq Barat untuk tahun 2021, melalui video conference (Vidcon), Rabu (29/4/2020).

“Musrenbang ini untuk mensinergikan usulan dari kabupaten/kota dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Provinsi, yang sudah dilakukan beberapa hari lalu,” ujar Wagub Lakotani. [mt]