Fakfakkab.go.id – Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, mulai menunjukkan daya tariknya sebagai kawasan potensial untuk pengembangan sektor agroindustri berskala besar. Indikasi ini menguat seiring dengan dilaksanakannya kunjungan lapangan oleh delegasi investor asal Korea Selatan yang didampingi langsung oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. (18 Mei 2025).

Kunjungan dimulai dengan penyambutan delegasi di Bandara Siboru pada pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan transit singkat di Hotel Grand Papua. Setelah itu, rombongan bertolak melalui jalur darat menuju Distrik Tomage, yang telah diidentifikasi sebagai kawasan prospektif untuk investasi berbasis agrokomoditas.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Fakfak turut didampingi oleh sejumlah pejabat strategis lintas sektor, antara lain Dandim 1803/Fakfak Kolonel Inf. Lukman Permana; Kepala Dinas Perkebunan, Widhi Asmoro Jati, S.T., M.T.; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Abutalib Paus-Paus; serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Mohamad Sholeh. Kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perangkat teknis menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memberikan dukungan institusional terhadap rencana investasi ini.

Dalam perjalanan menuju lokasi utama, rombongan melakukan pertemuan strategis di Distrik Bomberay yang dipusatkan di penginapan C’onel Home Stay. Agenda pertemuan mencakup pembahasan teknis terkait peta sebaran lahan, rencana zonasi budidaya, serta identifikasi titik-titik prioritas untuk pengembangan kawasan agroindustri.

Adapun rencana pengembangan diarahkan pada komoditas unggulan berupa jagung, tebu, dan kelapa sawit dengan total luas areal mencapai ±50.000 hektare. Komoditas tersebut dipilih berdasarkan kajian awal terhadap kesesuaian agroklimat dan daya dukung lahan di wilayah Distrik Tomage dan sekitarnya.

Rombongan kemudian melakukan observasi lapangan di kawasan SP1 Distrik Tomage untuk menilai langsung kondisi fisik lahan, termasuk topografi, aksesibilitas, dan potensi ketersediaan infrastruktur penunjang. Berdasarkan hasil tinjauan, lokasi dinilai layak secara agronomis dan logistik untuk mendukung skema pengembangan perkebunan skala besar.

Pemerintah Daerah menyatakan kesiapan dalam memfasilitasi berbagai aspek teknis dan administratif, yakni: asistensi perizinan, penyusunan tata ruang berbasis partisipatif, pemetaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam seluruh rantai nilai agroindustri.

Proyek ini diproyeksikan menjadi embrio kawasan ekonomi baru berbasis pertanian terintegrasi di Tanah Papua, yang tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat ketahanan pangan regional dan mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia.