Fakfakkab.go.id – Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom, SE, MM, Hadiri Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan ( SIMONEL) Oleh Tim SIMONEL Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bandung Di Kabupaten Fakfak yang bertempat di Winder Tuare Rabu 29 Mei 2024 Siang.

Tujuan sosialisasi aplikasi sistem informasi manajemen adalah upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program di lingkup pemerintahan dan merupakan suatu kebutuhan serta merupakan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program dengan memfokuskan pada efisiensi, efektifitas dan dampak yang dirasakan (impact).

Acara terlihat Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom, SE, MM, menyerah cendramata sebuah plakat kepada Asisten II Administrasi Pembangunan Setda Kota Bandung begitu juga sebaiknya.

Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom,SE,MM menyatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Fakfak kami ucapkan selamat datang kepada bapak Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Kota Bandung beserta rombongan di Kabupaten Fakfak dalam rangka sosialisasi aplikasi sistem informasi manajemen monitoring evaluasi dan laporan pembangunan (simonel).

Ia juga berharap semoga hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Fakfak dapat menghasilkan ide, gagasan serta pengalaman baru serta menjadi contoh tersendiri bagi Kabupaten Fakfak untuk dapat melakukan studi tiru terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kandung. Karna Kota Bandung telah mampu menunjukan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola Pemerintahan serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Selain dari pada itu dapat memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas,dan menekan tingkat penyalagunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme melalui penerapan sisten pengawasa dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Sehingga pelaksanaan monitoring menghasilkan informasi tentang kondisi riil pembangunan dimasyarakat yang dapat dijadikan bahan masukan dan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tentang program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya, sehingga program dan kegiatan pembangunan kedepannya sudah sesuai dengan dokumen perencanaan dan kebutuhan masyarakat.